Sabtu, 22 November 2008

Massa GMNI Nias Demo ke PLN Ranting Gunungsitoli, Minta Perbaiki Kinerja PLN

Kamis,13 November 2008
Gunungsitoli (SIB)
Karena pemadaman listrik di wilayah Nias dan Nias Selatan sering terjadi sehingga mengganggu pelaksanaan tugas pemerintah dan meresahkan masyarakat, maka puluhan orang dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Nias mendatangi Kantor PLN Ranting Gunungsitoli Selasa (11/11). Dalam orasinya yang dibacakan Pimpinan aksi Andi Titus Zebua, meminta agar kinerja pegawai PLN ranting Gunungsitoli diperbaiki, karena sering melakukan pemadaman listrik yang tidak menentu, pencatatan rekening yang main tebak-tebakan yang mengakibatkan membludaknya biaya rekening listrik.
Dampak dari pemadaman lampu listrik yang tidak beraturan kata Andi Titus Zega mengakibatkan rusaknya alat-alat elektronik dan membludaknya biaya rekening listrik. Selanjutnya Pimpinan aksi menyerahkan pernyataan sikap mereka yang langsung diterima oleh Manager PLN Ranting Gunungsitoli HL Tobing didampingi Supervisor (SPV) Ditribusi Edison Sirait dan Kepala PLTD Gunungsitoli Jonny Sumbaya.
Pemadaman listrik yang terjadi sebulan terakhir ini bukan ada unsur kesengajaan dari pihak PT. PLN Ranting Gunungsitoli, namun dikarenakan adanya gangguan di jalur Pider I dari pantai Desa Muawo Kecamatan Gunungsitoli Kabupaten Nias hingga pantai Teluk Dalam yang panjangnya mencapai 100 Km, dan gangguan devisit suplay dari Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD), kata Manager Ranting PT. PLN Gunungsitoli HL Tobing.
Dia menambahkan, pihaknya sudah menyurati PT. PLN Cabang Sibolga tentang adanya gangguan tersebut, namun kebutuhan listrik secara normal 9,6 Mega murni dipakai pelanggan di Kabupaten Nias yang berjumlah 29.000 pelanggan, sedangkan kemampuan suplay dari PLTD 8,8 Mega. Mesin yang beroperasi di PLTD 10 mesin, namun ada 2 yang dalam keadaan rusak berat karena mesin tersebut sudah berumur 20 tahun sehingga mengalami kerusakan dan sekarang dalam perbaikan di Jakarta, karena tenaga tehnik pada kerusakan mesin tersebut tidak ada di Sumatra Utara, kata Tobing.




HL Tobing menghimbau masyarakat agar mengurangi pemakaian arus listrik 50 sampai dengan 100 watt/rumah tangga antara pukul 18 sampai dengan 21.00 Wib. Pada beban puncak tersebut akan ada pemadaman secara bergantian selama tiga jam per pider. Sementara Kepala PLTD Gunungsitoli Jonny Sumbaya mengharapkan masyarakat pemilik tanaman/pohon kelapa yang mengganggu jaringan di beberapa pider kiranya mau dirintis atau ditebang oleh pihak PLN. Pider yang terganggu yaitu pider I, III dan IV antara lain pider I mencakup Moawo, Gido, Idanogawo hingga Teluk. Dalam, pider III mencakup Olora, Gunungsitoli Utara, Tuhemberua dan Lahewa dan pider IV mencakup Onowaembo, Nias Tengah, Lolowau sampai dengan Teluk Dalam.
Jonny juga mengungkapkan, PLN Gunungsitoli satu-satunya di Sumatera Utara yang menggunakan mesin Diesel sebagai pembangkit listrik sehingga pihaknya selalu mengalami kerugian setiap bulannya. Dari data disebutkan PLTD Gunungsitoli menggunakan BBM solar mencapai Rp 10 M perbulan, sedangkan hasil yang didapatkan melalui pembayaran rekening pelanggan hanya Rp 2,5 M perbulannya.
Selanjutnya massa GMNI mendatangi gedung DPRD Nias yang diterima oleh Ketua Komisi B Evolut Zebua didampingi Ayinuddin Hulu, Arota Lase dan Ronal Zai. Mereka menerima aspirasi GMNI di ruang sidang DPRD Nias mendengarkan penjelasan dari Kepala PLN Ranting Gunungsitoli, PLTD Gunungsitoli sekaitan pemadaman lampu listrik yang akhir-akhir ini semakin tidak beraturan.
Anggota DPRD Nias mengharapkan kepada pihak PLN untuk sesegera mungkin menangani dengan serius serta berupaya mendatangkan peralatan mesin yang baru serta memperbaiki pencatatan meteran pelanggan yang selama ini merugikan konsumen. (T15/y)

GMNI Cabang Nias, Mahasiswa IKIP, STIE Perbanas Unjuk Rasa Menolak Kenaikan Harga BBM

06 juni 2008
Gunungsitoli (SIB)
Ratusan mahasiswa IKIP Gunungsitoli, STIE Pembnas melakukan unjuk rasa keliling kota Gunungsitoli dan di gedung DPRD Nias Rabu (4/6) dan Kamis (5/6) ratusan massa Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) cabang Nias juga melakukan unjuk rasa keliling kota Gunungsitoli dengan menggelar poster bertuliskan “Tuntaskan Kasus Korupsi yang dilakukan oleh koruptor yang menyesatkan kehidupan masyarakat.
Pernyataan sikap yang disampaikan oleh mahasiswa pada Rabu dan Kamis menyatakan tolak kenaikan harga BBM, tetapi naikkan pajak para pejabat teras dan tuntaskan kasus korupsi yang menyesatkan kehidupan masyarakat.
Pernyataan sikap dibacakan GMNI cabang Nias untuk kesekian kalinya pemerintah dibawa otoritas Jenderal Purnawirawan Susilo Bambang Yudhoyono menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) sejak tanggal 23 Mei 2008 dengan alasan memang cukup ekonomis karena Indonesia masih mengimpor minyak 37-40% dari negara lain.
Menurut mahasiswa, perekonomian negara harusnya didongkrak jika pemerintah mampu mengoptimalkan sumber daya alam yang dapat menjadi sumber energi alternatif menggantikan minyak seperti batubara, sehingga kebutuhan industri tidak akan begitu tergantung BBM. Peningkatan sektor perekonomian seperti perikanan dan kelautan, pertanian dan kewirausahaan yang berbasis kerakyatan.



Ditambah lagi dengan korupsi penyelenggara negara dan penghambur-hamburan biaya operasional penyelenggaraan negara juga menjadi salah satu pemicu semakin terkurasnya keuangan negara.
Kompensasi BBM yang disalurkan kepada rakyat miskin masih perlu dipertimbangkan penyalurannya karena data statistik orang miskin di negara kita masih belum akurat sehingga disinyalir Bantuan Langsung Tunai (BLT) kini bisa salah penyaluran justru diterima oleh orang yang tidak miskin.
Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menggunakan dana BLT ini bisa saja berujung pada penggunaan yang salah sasaran. Harusnya pemerintah memberikan pancing bukan ikan. Bantuan khusus mahasiswa (BKM) yang diberikan kepada 400 ribu mahasiswa dari 83 perguruan tinggi di negeri dan 2700 perguruan tinggi swasta, sebesar 500 ribu/semester memang hal yang patut disambut gembira jikalau dana itu dipergunakan dari anggaran pendidikan, tapi kenyataannya tidak lebih dari upaya penjinakan gerakan mahasiswa sebagai sosial control yang berada di garda depan mengkritisi kebijakan pemerintah yang tidak peka pada kepentingan rakyat. (T15/c)

Puluhan Mahasiswa Unjuk Rasa Tuntut BRR Nias Diaudit

kamis,15 mei 2008
Gunungsitoli (SIB)

Puluhan mahasiswa dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) berunjuk rasa di kantor BRR Perwakilan Nias, Selasa (13/5) menuntut agar dana BRR diaudit sebab selama 3 tahun pelaksanaannya dinilai tidak sesuai dengan azas manfaat.
Kepala Perwakilan BRR Nias William P. Sabandar yang menerima mahasiswa meminta agar diberikan kesempatan selama dua minggu untuk menyiapkan jawaban secara tertulis mengklarifikasi tudingan mahasiswa.
Adapun peryataan dari GMNI-Nias, antara lain, audit publik BRR-Nias sebab sudah tiga tahun BRR melaksanakan tugasnya di Nias secara nyata memang terlihat pembangunan fisik di mana-mana, namun tidak dapat dipungkiri pula bahwa terlalu banyak kejanggalan yang terjadi, yang memerlukan penanganan serius dari BRR-Nias itu sendiri, pemerintah, terlebih lagi pihak hukum sebab kejanggalan-kejanggalan ini terus-menerus dibiarkan dengan dalih bahwa rakyat Nias sudah menikmati hasil dari pekerjaan BRR.
Menurut Pengunjukrasa, BRR di Nias sama sekali tidak profesional adalah fakta. Hal itu terlihat dari pembangunan yang sampai saat ini, BRR dinilai hanya mencoba menebak-nebak apa yang menjadi skala prioritas tanpa mengkaji faktor sosio kultural, sumber daya alam, sumber daya manusia dan faktor yang berpengaruh dalam perkembangan Nias ke depan. BRR hanya mengkambinghitamkan Bapenas tanpa ada kejelasan sudah sejauh mana dan kerjasama BRR bersama Bapenas.
Lebih lanjut disebutkan, pembangunan yang tambal sulam dan tidak profesional terlihat jelas pada beberapa bukti nyata antara lain biaya operasional BRR yang nilainya sebanding bahkan hampir lebih besar daripada biaya pembangunan fisik. Ini menunjukkan anggaran BRR itu sendiri tidak direncanakan secara efektif dan efesiensi yang orientasinya menghambur-hamburkan uang rakyat. Hal ini terbukti dengan rapat-rapat BRR yang dilakukan di luar daerah dan bertempat di hotel-hotel mewah yang cukup memakan biaya besar.
Dalam bulan ini saja BRR melakukan rapat koordinasi dengan berbagai elemen stakeholder di Medan bertempat di Hotel Grand Angkasa Medan dengan pembiayaan tidak realistis melihat kondisi Nias saat ini.



Belum terselesaikannya jalan di Ring Rood keliling daerah Nias sebagaimana yang dijanjikan oleh William Sabandar Kepala BRR Perwakilan Nias, padahal masa tugas BRR Nias akan berakhir menjelang tahun 2009.
Investasi penambahan instalasi listrik yang nilainya mencapai Rp42 miliar yang manfaatnya nihil karena tidak diimbangi dengan penambahan daya listrik. Seharusnya BRR melakukan investasi penambahan daya listrik bukan hanya pembangunan fisik saja.
Pembagunan jalur evakuasi bencana alam yang belum tuntas di berbagai pelosok Nias, antara lain Gunungsitoli Desa Lasara Bahili, Desa Sisobahili belum juga kunjung direalisasikan pada hal jalur evakuasi ini sangat strategis untuk pengungsi bila terjadi gempa atau tsunami.
Masih menurut pengunjukrasa, Satuan Anti Korupsi BRR Nias benar-benar mandul karena tidak berfungsi sebagaimana fungsinya sampai hari ini masyarakat tidak melihat manfaat dan terobosan yang dilakukan oleh satuan anti korupsi yang merupakan bagian dari BRR. Oleh karena itu sangat diharapkan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turun tangan membongkar berbagai kebobrokan di dalam tubuh BRR. Masalah dana sosial akhir-akhir ini di tengah-tengah masyarakat sangat rentang menimbulkan keresahan dan konflik sosial seakan-akan melempar bola panas, BRR tidak mempunya kriteria dan prosedural verifikasi yang jelas menyangkut orang-orang yang berhak menerima dana bantuan sosial Rp 2.500.000/kk.
Menurut mereka, penunjukan paket kontrak tanpa melalui proses tender yang mana hal ini benar-benar melanggar ketentuan yang berlaku dan sudah menjadi bukti yang cukup kuat untuk mempidanakan BRR sendiri. Hal ini terjadi di banyak kasus BRR antara lain, PL 88 paket proyek di Nias selatan TA 2007 sampai saat ini belum diusut tuntas.
GMNI-Nias menyerukan kepada seluruh rakyat untuk berani menyikapi hal ini bergerak dan beraksi agar rehabilitasi dan rekonstruksi yang diamanatkan negara untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Nias tidak hanya memuaskan segelintir orang yang menuai rezeki di atas penderitaan bencana alam Nias.
Setelah menyerahkan peryataan tersebut, GMNI meminta BRR tidak hanya janji ke janji tapi benar-benar bertindak terhadap penyelewengan dana-dana yang tidak jelas sasarannya termasuk masyarakat yang menerima bantuan perumahan tidak sesuai dengan sasaran. (T15/y)

Jumat, 21 November 2008

Tulisan Soekarno: Matahari Marhaenisme!

Apakah Marhaenisme itu?
Sebagian orang mengira bahwa kaum Marhaen ialah kaum proletar. Itu tidak benar. Sebab, apakah yang dinamakan “proletar” itu? Di dalam kamus Politik F.R. (Fikiran Ra'jat-ed) nomor percontohan istilah ini telah kita jelaskan dengan singkat. Proletar ialah orang yang dengan menjual tenaganya “membuat” sesuatu “barang” untuk orang lain (majikannya), sedang ia tidak ikut memiliki alat-alat pembuatan “barang” itu. Ia tidak ikut memiliki produktie-middlen. Seorang letterzetter adalah seorang proletar, karena ia menjual tenaganya, sedang letter-letter yang ia zet itu bukan miliknya. Seorang masinis adalah seorang proletar, karena ia menjual tenaganya, sedang lokomotif yang ia jalankan bukan miliknya. Seorang insinyur yang masuk kerja pada orang lain adalah juga seorang proletar, karena ia menjual tenaganya, sedang kantor atau besi-besi atau semen yang ia usahakan itu bukan miliknya. Insinyur ini biasanya disebutkan “proletar intelektual”.

Dus terang sekali, bahwa istilah proletar itu—buat gampangnya uraian kita—berarti “kaum buruh”. Di Eropa sudah selayaknya ada proletarisme, itu faham yang memihak kaum proletar. Sebab di semua kota-kota ada banyak perusahaan-perusahaan dan pabrik-pabrik, yang beribu-ribu kaum buruhnya. Kota-kota itu penuh dengan puluhan, ratusan kaum proletar. Juga di luar kota-kota di Eropa banyak kaum proletar. Di bidang pertanian di Eopa sudah sejak lama timbul landbouw-kapitalisme, yakni kapitalisme pertanian. Banyak sekali “kaum buruh tani” yang bekerja pada kapitalisme pertanian itu.


Bagaimanakah keadaan di sini. Di kota-kota sudah banyak kaum proletar. Di lapangan pertanian sudah ada kaum proletar, misalnya yang bekerja pada pabrik gula, pabrik teh, atau pada beberapa bangsa sendiri yang menjadi tani-besar. Tetapi jutaan kaum tani, walaupun kemelaratannya melewati batas, bukan kaum proletar, yakni bercocoktanam sendiri. Memang faham proletar, sebagaimana dijelaskan dalam kamus Politik nomor percontohan, tidak tergantung pada kemelaratannya atau kemampuan. Jutaan kaum tani masih “merdeka”. Mereka bukan kaum buruh, karena memang tidak berburuh pada siapa pun.

Sehingga, jika kita memakai faham proletarisme, faham itu tidak mengenai semua kaum yang tertindas. Karena itu kita membuat istilah baru: istilah Marhaen. Marhaen adalah istilah politik. Ia meliputi semua kaum yang melarat di Indonesia: baik yang proletar maupun yang bukan proletar, yakni yang buruh maupun yang bukan buruh. Kaum tani melarat yang masih “merdeka” itu, juga termasuk dalam istilah ini.
Sekarang, apakah arti istilah Marhaenisme? Marhaenisme berarti: faham nasionalisme Indonesia yang memihak kepada Marhaen. Siapa saja nasionalis Indonesia yang berpihak pada Marhaen, adalah seorang Marhaenis. Baik orang Marhaen sendiri maupun intelektual, yang memihak pada Marhaen adalah Marhaenis. Misalnya kaum Marhaen yang masuk Sarekat Hedjo, yang oleh karenanya memihak pada kaum sana (penjajah Belanda-ed), adalah bukan Marhaenis. Kewajiban kita membuat mereka menjadi kaum Marhaenis.
Yang menjadi cap Marhaenis ialah fahamnya, sikap pendiriannya, asasnya. Bukan harus sengaja memakai pakaian yang koyak-koyak jika bisa memakai pakaian yang pantas, atau sengaja memakai sepatu yang jebol jika memiliki sepatu yang baru, atau sengaja memakan daun pisang jika memiliki pisang—tetapi fahamnya, sikap pendiriannya, asasnya yang menjadi ukuran. Sebab, sekali lagi: pakaian yang koyak-koyak belum tentu menutupi jiwa yang Marhaenis. Lid Sarekat Hedjo pun banyak yang pakaiannya koyak-koyak.

Sekarang faham dan asas Marhaenisme itu makin menjalar: matahari Marhaenisme makin menyingsing. Hiduplah Marhaenisme!
Lain kali kita kupas lebih jauh faham Marhaenisme ini; dan kita akan bandingkan juga Marhaenisme dengan Radikalisme.

Sumber
Fikiran Ra’jat, 1 Juli 1932 Nomor 1, hal. 2—3.
Diperoleh dari "http://id.wikisource.org/wiki/Tulisan_Soekarno:_Matahari_Marhaenisme"

Selasa, 18 November 2008

Marhaenisme, Gerakan Memperjuangkan Keadilan

Akhir-akhir ini muncul hasrat keingintahuan untuk memahami pemikiran Soekarno. Ada yang ingin tahu, karena selama rezim Orde Baru takut untuk mempelajarinya. Ada yang benar-benar ingin memahami, karena dorongan untuk mencari jawaban terhadap kekosongan ideologi atau pegangan dalam menyikapi persoalan kehidupan masyarakat, yang selama ini dirasakan mulai kehilangan arah (visi).

Keterbatasan bahan bacaan dan tulisan-tulisan Soekarno yang dipublikasikan secara luas, menyebabkan semua orang tidak dapat memahami secara pas tentang pemikiran Soekarno. Sehingga, tidak tertutup kemungkinan ada yang memahami hanya sepotong-potong, dan akibatnya dapat menimbulkan salah pengertian yang pada gilirannya dapat menyesatkan.
Bung Karno -- sebagai presiden pertama RI -- dikenal sebagai seorang pemimpin besar yang sangat dekat dengan rakyatnya. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan jika pemikiran-pemikirannya sarat dengan muatan nilai-nilai kemanusiaan hakiki dan bersifat universal.
Menurut Dr Tadjuddin Noer Effendi, prinsip utama (asas) pemikiran Soekarno bersumber pada tuntutan hati atau nurani manusia. Dan, ini sudah ada sejak Soekarno muda. Dari awal berjuang, ia senantiasa menegaskan tuntutan revolusi rakyat Indonesia. Tidak hanya sekadar merdeka, tetapi lebih dari itu yakni memperjuangkan keadilan dan kebebasan sesuai dengan kodrat manusia.
Asas perjuangan Bung Karno disusun berdasarkan realitas sosial bahwa tanpa melakukan perlawanan secara revolusioner terhadap feodalisme, kolonialisme, kapitalisme, dan imperialisme sangat tidak mungkin membebaskan anak manusia dari kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, dan penindasan manusia atas manusia serta penindasan bangsa atas bangsa. Pemikiran ini dijadikan konsep dasar dalam menentukan strategi dan arah perjuangan. Dan, pada tahap ini Soekarno merumuskan pemikiran itu ke dalam asas Marhaenisme.


"Marhaenisme itu sendiri adalah asas yang menghendaki susunan masyarakat dan negara, yang di dalam segala halnya, menyelamatkan dan melindungi kaum marhaen. Marhaenisme adalah cara perjuangan revolusioner, sesuai dengan watak kaum marhaen pada umumnya. Marhaenisme adalah asas dan cara perjuangan tegelijk menuju kepada hilangnya kapitalisme, imperialisme, dan kolonialisme," jelas Tadjuddin.


Asas Marhaenisme bila ditelusuri dari berbagai tulisan Soekarno, lanjut Tadjuddin, mengandung makna sosio nasionalisme dan sosio demokrasi. Sosio nasionalisme adalah paham yang mengandung nilai kebangsaan yang sehat dan berdasarkan perikemanusiaan, persamaan nasib, gotong royong, hidup kemasyarakatan yang sehat, kerja sama untuk mencapai sama bahagia,tidak untuk menggencet dan menghisap.

"Jadi, di dalam paham kebangsaan itu, harus ada semangat kerja sama dan gotong royong antara bangsa Indonesia dan bangsa-bangsa lain. Lebih tegas lagi, yang dimaksud Soekarno adalah paham kebangsaan berperikemanusiaan," imbuhnya.


Sedangkan sosio demokrasi adalah paham yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat. Rakyat yang mengatur negaranya, perekonomiannya, dan kemajuannya, supaya sesuatu bisa bersifat adil, tidak membeda-bedakan orang yang satu dengan yang lainnya. Rakyat sangat menginginkan berlakunya demokrasi politik, demokrasi ekonomi, dan demokrasi sosial.


Asas Marhaenisme sarat dengan nuansa untuk memperjuangkan keadilan, persamaan hak, dan memperjuangkan kepentingan kaum tertindas dengan upaya menghapuskan pemerasan dan mempersatukan semua golongan yang tertindas (marhaen). Mempersatukan kekuatan semua golongan yang tertindas, yang antikapitalis dan imperialis, tampaknya diletakkan sebagai pilar utama untuk mencapai masyarakat demokrasi ke arah pergaulan hidup sama rata, sama bahagia, yang disesuaikan dengan semangat dan jiwa rakyat Indonesia.

Gerakan massa marhaen
Secara terpisah, Prof Dr Djohar MS menegaskan, keadaan obyektif bangsa Indonesia telah lama dipikirkan Soekarno. Guna membangun keadaan obyektif bangsa Indonesia saat itu, tidak dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai ideologi dunia yang saat itu sangat pupuler. Pada saatnya, pemikiran Bung Karno dapat diangkat ke permukaan setelah diilhami oleh karakteristik kehidupan marhaen di kota Bandung selatan, sehingga lahirlah Marhaenisme.

Marhaenisme digali dan dirumuskan Bung Karno pada dasarnya adalah berupa alat perjuangan, untuk membela masyarakat yang memiliki alat produksi, tetapi berada dalam keadaan miskin. Agar alat perjuangan ini menjadi kenyataan, maka Marhaenisme harus diwujudkan dalam gerakan massa marhaen. Karena Marhaenisme diwujudkan dalam massa marhaen, maka tidak dapat dihindari Marhaenisme yang memiliki nuansa atau wawasan ideologi harus ditampilkan dengan nyata dalam gerakan hidup pribadi, hidup beragama, kehidupan politik, kehidupan ekonomi, dan kehidupan sosial budaya.

Penerapan Marhaenisme pada dasarnya adalah penerapan Pancasila. Namun, semua telah dibelokkan dengan penjabaran dalam butir-butir P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila). Perbedaan antara Marhaenisme dengan Pancasila hanya terletak pada perbedaan simbol, atau pada perbedaan bentuk, sedangkan kanisi keduanya adalah sama.

Ketidakmampuan membedakan bentuk dan isi antara Marhaenisme dan Pancasila atau ketidaklayakan kemampuan konservasi, menyebabkan mereka memandang Marhaenisme dengan Pancasila itu berbeda. Marhaenisme yang terdiri dari unsur nasionalisme yang diberi muatan kemanusiaan atau sosio nasionalisme dan unsur demokrasi yang diberi muatan keadilan atau sosio demokrasi, pada dasarnya bersumber dari kekuatan membumikan agama.

Pengalaman Marhaenisme dalam kehidupan pribadi telah banyak diisyaratkan Bung Karno untuk dapat dijadikan indikator dalam mengukur kehidupan pribadi manusia," jelas Djohar.

Pengalaman Marhaenisme dalam kehidupan pribadi tersebut, di antaranya usaha membuat pribadi memiliki jati diri, memiliki harga diri, dan mampu menjadi mandiri. Pribadi demikian akan menjadikan kekuatan etos kerja seseorang.

Pengalaman Marhaenisme dalam hidup beragama, membuat manusia yang pandai berserah diri kepada Tuhan, menjadi orang yang pandai bersyukur, menjadi orang yang pandai melakukan analisis dan sintesis, menjadi orang mampu menangkap dinamika kehidupan, dan menjadi manusia yang pandai menghargai hak-hak orang lain. Kehidupan beragama menjadikan manusia tidak egoistis, tidak sombong, dan tidak merasa benar sendiri dan dapat menikmati hidup di atas keberagaman.

Didasari pada pilar hidup pribadi dan pilar hidup beragama itu, sikap empati manusia terhadap manusia lain dalam hidup bermasyarakat -- mencakup empati terhadap penderitaan orang lain, kesulitan orang lain, kebahagiaan orang lain -- akan menjadi lebih dominan, dibanding sikap empati orang lain terhadap diri sendiri.

Marhaenisme lebih menghendaki besarnya perhatian diri sendiri terhadap orang lain. Situasi demikian diharapkan dapat membangun kehidupan bangsa Indonesia yang harmonis, yang tercermin dalam tatanan kehidupan tata tentrem kerta raharja, seperti yang diidam-idamkan Bung Karno.

Bung karno tahu persis keberagaman bangsa ini, sehingga mampu menyatukan satu wilayah Indonesia. Ini berbeda jauh dengan kondisi politik akhir-akhir ini, yang memandang berbeda berarti musuh. Bung Karno itu sangat gandrung dengan persatuan bangsa, dan menggunakan nilai-nilai agama sebagai dasar," ungkap Djohar.