Sabtu, 25 Desember 2010

Melihat Akar

Negara sedang sibuk dengan penyelesaian masalah bencana,korupsi,TKI,tuntutan tunjangan profesi,sengketa wilayah,sengketa rumah ibadah,sengketa pilkada dan lain sebagainya. Rentetan persoalan yang seakan-akan tidak ada habis-habisnya memaksa pemerintah untuk mengeluarkan energi maksimal sehingga proses kerja hanya tercurahkan pada hal yang itu-itu saja. Akibatnya tidak ada satu prestasi yang mampu dibuat. Bahkan untuk sebuah ajang olahraga di tingkat asia pun Indonesia tidak mampu berkutik. Padahal jumlah penduduk Indonesia 235 juta jiwa(hasil statistik 2010) merupakan potensi besar dalam mencari bakat-bakat luar biasa yang dimiliki anak bangsa tanpa perlu melakukan naturalisasi seperti yang lagi tren di dunia sepakbola Indonesia.

Usaha untuk menyelesaikan persoalan pun tidak memberikan harapan yang membaik. Justru terombang-ambing karena sebuah kepentingan politik kelompok. Hal ini disebabkan karena memfokuskan penyelesaian masalah pada apa yang kelihatan saja. Sama seperti jika ingin membasmi rumput liar. Tidak cukup hanya memotong rumput tersebut lalu membakarnya. Namun perlu suatu usaha agar akar rumput tersebut juga ikut dimusnakan supaya rumput tidak bisa tumbuh lagi. Demikian halnya persoalan bangsa ini. Apa yang selama ini coba diselesaikan adalah hanya yang kelihatan dimata. KPK tangkapi koruptor, MK selesaikan sengketa pilkada, Satgas bongkar kasus mafia dan beberapa hal lainnya hanyalah pembasmian rumput liar dengan memotong. Tetapi akar dari rumput tersebut belum terjamah sampai sekarang.

Selasa, 14 Desember 2010

Tahu berjamur

Siapa sangka pertemuan pada september 2010 yang lalu adalah pertemuan terakhir untuk selama-lamanya. Pertemuan yang tepat disaat lebaran itu merupakan bentuk silaturahmi. Saya memang tidak memiliki hubungan dengan beliau,teman-teman sayalah yang memiliki hubungan sebagai siswa bapak tersebut. Meskipun demikian saya sudah lama mengenal beliau dari teman. Beliau adalah alm.H.Achmadi,S.Pd.I.

Lebaran yang biasanya identik dengan kunjungan kerumah sanak ataupun kenalan merupakan hal yang sudah menjadi kebiasaan. Demikian dengan kami yang kebetulan beberapa hari lagi meninggalkan sibolga untuk kembali ke daerah tempat kuliah. Kunjungan kerumah almarhum tersebut tepat pada jam makan siang,sehingga beliau mengajak kami langsung untuk bersama-sama makan siang.

Kamis, 09 Desember 2010

KPK Perlu Periksa Penggunaan Dana BOS*

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah cara pemerintah dalam menyelenggarakan wajib belajar 9 tahun. Program dana BOS ini diluncurkan sejak tahun 2005. Dana BOS merupakan sumber dana utama untuk segala macam kegiatan operasional di sekolah. Dengan tujuan meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Seiring berjalannya waktu, jumlah anggaran dana BOS terus mengalami kenaikan secara signifikan. Tahun 2008 alokasi dana BOS mencapai Rp.10,5 trilyun. Untuk tahun 2009 terdapat kenaikan hampir 50% lebih besar dari tahun sebelumnya menjadi Rp.16 trilyun dan 2010 menjadi Rp.16,8 trilyun.Besarnya alokasi dana BOS tersebut terindikasi akan menjadi praktek-praktek korupsi oleh oknum-oknum dilingkungan pendidikan. Karena transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana BOS sangat rendah.

Hal itu disebabkan penggunaan dana BOS tersebut kurang melibatkan orang tua sejak perencanaan hingga pelaporan. Berdasarkan penelitian Bank Dunia 71,61% orang tua siswa tidak mengetahui laporan dana BOS dan 92,65% tidak melihat papan pengumuman sekolah tentang penggunaan BOS. 89,58% orang tua siswa tidak berpartisipasi dalam perencanaan BOS. Disamping itu orang tua siswa juga terbuai akibat tidak adanya pengutipan lagi di sekolah sehingga merasa acuh dengan permasalahan demikian.Jika pengelolaan dana BOS dilakukan dengan baik seharusnya jumlah siswa putus sekolah untuk tingkat SD dan SMP karena persoalan ekonomi tidak begitu tinggi. Namun berdasarkan catatan kementrian pendidikan nasional sekitar 768.960 orang siswa SD-SMP se-Indonesia putus sekolah diantaranya 527.850 orang siswa SD dan 241.110 orang siswa SMP. Para guru juga terkadang tidak mengetahui aliran dana BOS tersebut sehingga kewenangan mutlak ada ditangan kepala sekolah dalam menangani dana BOS.